PSN minta tarif khusus USO

20 Juli 2004

JAKARTA (Bisnis): PT Pasifik Satelit Nusantara tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk menjajaki kemungkinan penerapan tarif khusus untuk fasilitas telepon satelit yang diadakan melalui program Universal Service Obligation (USO).
Rian Alisjahbana, Direktur Operasional PT Pasifik Satelit Nusantara mengatakan fasilitas telepon yang diadakan melalui program USO untuk semua jenis teknologi saat ini memiliki tarif yang sama dengan telepon PSTN (public switching telephony network) milik Telkom.
"Kalau tarif telepon berbasis teknologi satelit dikenakan tarif yang sama dengan telepon tetap PT Telkom tentu dibutuhkan subsidi dalam jumlah besar," ujar dia belum lama ini.
PT PSN merupakan operator telepon berbasis satelit yang ditunjuk pemerintah untuk memasok fasilitas telepon pedesaan dalam program USO.
Program USO merupakan program pemerintah untuk membangun fasilitas telekomunikasi terutama di daerah dengan tingkat penduduk yang rendah dan secara pasar masih belum ekonomis.
Rian mengusulkan kepada pemerintah agar layanan telepon USO yang menggunakan teknologi satelit dikenakan tarif yang sedikit di atas tarif telepon tetap karena adanya beban biaya operasi, antara lain untuk pemeliharaan dan operasional.
Menurut dia, idealnya telepon pedesaan berbasis teknologi satelit dikenakan tarif khusus tetapi juga tetap mendapatkan subsidi dengan jumlah yang tidak terlalu besar.
"Berdasarkan kajian yang dilakukan di sejumlah negara lan, ternyata bisa juga diberlakukan tarif khusus untuk telepon USO. Ini yang sedang kita bicarakan dengan Ditjen Pos dan Telekomunikasi," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa program USO merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memiliki peran untuk membiayai sebagian dari program USO.
"Tetapi masyarakat diharapkan juga ikut andil, bentuknya adalah dengan tarif yang sedikit diatas tarif telepon tetap."
Hal lain yang cukup penting dalam pengadaan fastel melalui program USO menurut dia justru merupakan faktor non teknis, misalnya aspek ekonomis.
"Yang kita harapkan adalah agar perangkat telekomunikasi diberikan dengan skema jangka panjang, sehingga perangkat itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa."
Untuk itu, dia mengharapkan agar sebagian dari biaya operasional fastel dapat dibiayai secara mandiri oleh masyarakat setempat melalui keuntungan pengoperasian fastel.
"Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan fastel secara profesional, yaitu dengan memberlakukan fastel sebagai unit usaha yang dikelola warga setempat."
Untuk USO periode 2004, dia mengatakan PT PSN optimistis mampu untuk kembali menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan sarana telepon berbasis satelit.
"Kalau dibilang siap ya kami yang paling siap karena selama USO periode lalu PSN mampu menginstalasi perangkat telepon satelit hingga 1.000 sambungan per bulan."
Selama USO periode 2003, PT PSN mendapat kewajiban pengadaan fastel di 2.975 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan evaluasi bersama Dirjen Postel, dia mengatakan pemerintah pada dasarnya sangat puas terhadap kinerja PSN.
"Memang masih diperlukan perbaikan, dan itu selalu kami evaluasi kembali."
Untuk USO periode 2004 kemungkinan akan dilakukan pra kualifikasi untuk tender dengan pilihan penggunaan teknologi yang semakin banyak, termasuk dengan frekuensi radio.
"Kondisi desa-desa yang akan menerima program fastel melalui program USO kali ini ini tampaknya jutsru lebih ke pelosok dibanding pada USO periode lalu."
Dengan medan yang jauh lebih sulit maka akan lebih memungkinkan bagi PSN untuk mengembangkan sistem telepon berbasis satelit, tambah Rian. (trd)