Bank Dunia kembali digugat

22 Juli 2004

JAKARTA (Bisnis): Aktivitas pendanaan Bank Dunia 'diuntungkan' manajemen pemerintahan yang korup karena proyek pinjaman lembaga itu dikelola mesin birokrasi yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.
Sekretaris Eksekutif International NGOs Forum on Indonesian Development (Infid) Binny Buchori menegaskan implementasi proyek-proyek yang didanai Bank Dunia rentan terhadap praktik korupsi.
Dia menjelaskan gagalnya proyek-proyek Bank Dunia di Indonesia juga disebabkan adanya korupsi serta rezim yang 'tertutup'.
"Namun Bank Dunia juga memiliki tanggung jawab karena berperan dalam pendanaan," ujarnya pada diskusi menyambut peringatan 60 tahun Bank Dunia, Membuka Ruang Publik dan Mendengar Kesaksian Korban World Bank, kemarin.
Bank Dunia, pada 22 Juli 2004 [hari ini] genap berusia 60 tahun, yang bakal diperingati kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia. Pagi ini, di Jakarta dijadwalkan berlangsung aksi long march.
Aksi tersebut sekaligus menandai 60 tahun kebijakan Bank Dunia yang gagal, pinjaman yang menjerumuskan, meningkatnya utang di negara berkembang, dan proyek utang yang menghancurkan lingkungan dan sosial.
Total utang luar negeri Indonesia per September 2003 mencapai US$77,09 miliar, sebagian besar diperoleh dari konsorsium kreditor yang dikoordinasikan Bank Dunia.
Dari lembaga multilateral itu sendiri, Indonesia telah menerima pinjaman US$23 miliar sejak 1967, yang menurut ekonom asal Amerika Serikat Jeffrey Winters, sepertiganya telah masuk kantong birokrat.
Menurut Binny, beberapa kasus proyek Bank Dunia yang bermasalah antara lain kasus Kedung Ombo (1985) dan Jaring Pengaman Sosial (1999), membuktikan adanya dana salah sasaran dan bocor. Bahkan, sambungnya, pembangunan waduk Kedung Ombo dijalankan secara represif.
Ekonom Senior Bank Dunia Bert Hoffman mengakui adanya kesalahan implementasi pinjaman karena mengabaikan suara masyarakat sipil.
Namun, katanya, institusinya telah mengubah secara 'dramatis' rancangan proyek pinjamannya untuk menghindari dan mendeteksi korupsi. "Bahkan sudah ada yang dipecat atau mengembalikan uang yang dikorupsi."
Bert juga berkilah pinjaman Bank Dunia jauh lebih ekonomis dibandingkan sumber lain, apalagi bunga pinjaman berjangka 10 tahun hanya 4,5% dan International Development Assistance (IDA) 0,5%. "Sementara suku bunga saham global pemerintah saja hampir mencapai 9%."
Bert juga mengakui Indonesia memiliki lingkungan governance dan sistem hukum yang lemah. Karenanya, Bank Dunia belajar banyak hingga saat ini, sehingga, katanya, "Kami termasuk yang terbaik." (gak)