Liberalisasi Sektor Hilir Migas Hanya Membebani Masyarakat

Kamis, 17 April 2003

Jakarta, Kompas - Diwujudkannya pasar terbuka di sektor hilir minyak dan gas (migas) pada tahun 2004, dengan membentuk Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Migas (Batur), akan memberikan tambahan beban kepada masyarakat. Sebab, pembentukan Batur hanya mendongkrak harga BBM akibat birokrasi bertambah panjang.

Demikian diutarakan pengamat perminyakan, Kurtubi, di Jakarta, Rabu (16/4). Menurut Kurtubi, beban tersebut berawal dari adanya kewajiban pengusaha untuk membayar komisi kepada Batur.

"Jika pengusaha diwajibkan untuk membayar fee kepada Batur, maka beban itu akan dijadikan biaya oleh pengusaha. Setelah itu, dipindahkan kepada konsumen," ujar Kurtubi.

Kurtubi juga mempertanyakan manfaat Batur jika hanya membuat harga BBM menjadi lebih tinggi. Seharusnya, pemerintah membuat kebijakan yang dapat menekan harga BBM tanpa menambah subsidi.

Misalnya, bila pemerintah menetapkan harga jual BBM dalam negeri sama dengan harga pokok produksi Pertamina, maka harga BBM lebih murah dan pemerintah tidak perlu subsidi. Tetapi, syaratnya, pemerintah menetapkan harga minyak mentah yang realistis, kemudian Pertamina membuat hitungan biaya produksi BBM yang baru.

Menyinggung komisi yang selama ini diterima Pertamina dari penyediaan BBM dalam negeri, Kurtubi mengatakan, akan bermasalah karena Pertamina tetap menuntut komisi. Bahkan, Pertamina yang sudah menjadi Persero juga akan menuntut keuntungan jika diberi tugas mendistribusikan BBM.

Dengan demikian, penetapan harga BBM, selain mempertimbangkan harga dasar atau harga BBM sebelum dikenai pajak, juga masih harus ditambah dengan keuntungan Pertamina. Sehingga, menjadi lebih mahal.

Menurut Kurtubi, tugas penyediaan dan pendistribusian BBM pasti masih akan diberikan ke Pertamina, sebab rakyat tentu menolak jika harga BBM terlalu tinggi. Jadi, pembentukan Batur menjelang liberalisasi hanya mubazir. (BOY)