Dirut Pertamina Baihaki Hakim: Saya Siap Diganti

Jumat, 4 Agustus 2000

Jakarta, Kompas

Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim menyatakan kesiapannya digantikan orang lain jika Presiden Abdurrahman Wahid menginginkannya karena kinerja badan usaha milik negara (BUMN) itu dinilai tidak berjalan sesuai harapan.

Baihaki Hakim menyatakan itu menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Kamis (3/8), seputar adanya keinginan "orang-orang dekat" Presiden Abdurrahman Wahid yang menginginkan agar jabatan Dirut Pertamina saat ini diberikan kepada mereka.

"Saya siap digantikan jika memang pemerintah menghendaki itu," kata Baihaki sebagaimana dikutip Humas Pertamina Toto Soeparto.

Akan tetapi, sangat disayangkan jika pergantian pucuk pimpinan Pertamina ini tetap dilakukan, sementara program restrukturisasi di tubuh BUMN itu belum selesai karena masih berjalan. "Kalau begini (pergantian pimpinan di tengah jalan-Red), siapa pun yang duduk di pimpinan puncak Pertamina tetap tidak akan mampu membenahi Pertamina," demikian Humas Pertamina.

Tidak setuju

Dihubungi terpisah Ketua Komisi VIII Irwan Prayitno (F-Reformasi) dan anggota Komisi VIII Pramono Anung Wibowo (F-PDI Perjuangan) menyatakan tidak sependapat jika memang ada keinginan Presiden untuk mengganti Dirut Pertamina yang baru berjalan sekitar lima bulan. Irwan berujar, "Model beginian bakal jadi preseden buruk. Saat ini Dirut Pertamina sudah menunjukkan kinerjanya untuk mengatasi kelangkaan minyak, malah diganti."

Irwan membenarkan analisis sementara kalangan bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini dikaitkan unsur politis. "Kalau memang terjadi pergantian, benar adanya analisis politisasi di belakang kelangkaan BBM premium beberapa waktu lalu," paparnya.

Pramono Anung menilai, "Kalau benar Baihaki jadi diganti, maka makin jelas manajemen pemerintahan saat ini amburadul. Tidak ada program yang jelas. Sebuah organisasi yang baru menempatkan pimpinan sekitar lima bulan sudah akan diganti. Ini pasti ada kepentingan di belakangnya."

Perencanaan lemah

Di tempat terpisah, ahli perminyakan Dr Kurtubi melihat kelangkaan BBM terutama premium beberapa waktu lalu, terlepas dari rusaknya kilang minyak Balongan di Indramayu, sebagian karena perencanaan dan antisipasi Pertamina masih lemah melihat fenomena pasar. Kurtubi menyatakan, saat ini terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kenaikan permintaan BBM domestik maupun di pasar dunia, khususnya karena kenaikan permintaan BBM di Amerika Serikat.

Khusus pasar domestik, Kurtubi melihat kenaikan permintaan BBM terjadi seiring membanjirnya mobil impor. Ia mencatat dalam satu semester ini terdapat kenaikan permintaan kendaraan roda empat impor sebanyak 30.000 unit per bulan. "Dengan sendirinya, permintaan akan keperluan BBM menjadi berlipat-lipat. Lihat saja fenomena sederhana di jalanan, makin banyak mobil impor berkeliaran, itu membutuhkan tambahan BBM sementara kemampuan kapasitas kilang nasional tidak cukup. Ditambah lagi Balongan yang katanya rusak," tegasnya.

Ia melihat, idealnya Indonesia memiliki tiga kilang minyak dengan kapasitas olah 125.000 barrel per hari model Balongan dengan teknologi canggih yang tidak dirongrong dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Investasi untuk tiga kilang minyak baru itu sekitar 4,5 milyar dollar AS.

Namun, investasi baru sulit terealisasi, kata Kurtubi, karena pemerintah tidak konsisten dalam kebijakannya. Di satu sisi membuka peluang pihak swasta membangun kilang, tetapi di sisi lain subsidi BBM tidak dicabut. "Mana ada yang sanggup bersaing di lapangan yang begini. Akibatnya pembangunan kilang berhenti, sementara permintaan naik. Jadilah kelangkaan BBM," paparnya.

Mengenai kelemahan yang harus dibenahi Pertamina, Kurtubi melihat ada tiga hal. Pertama, pemerintah harus mempercepat pembayaran subsidi kepada Pertamina. Kelak, subsidi ini dapat dipakai untuk membangun kilang minyak baru. Kedua, memangkas pajak terhadap Pertamina yang saat ini mencapai 60 persen. Terakhir, segera memberdayakan Pertamina itu sendiri. (bw)