'Duopoli telekomunikasi akan dievaluasi'

Selasa, 15 Juni 2004 8:37:13 AM

JAKARTA (Bisnis): Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan mengevaluasi duopoli penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia, apabila target pemenuhan jaringan telepon tetap sampai akhir tahun ini tidak tercapai.
Anggota BRTI Suryadi Azis mengatakan sejak awal pemberian lisensi penyelenggaraan layanan telepon tetap kepada PT Telkom dan PT Indosat, kedua perusahaan itu diberi kewajiban untuk pengadaan sambungan telepon tetap baru di Indonesia hingga 1,95 juta SST hingga akhir 2004.

"Untuk tahun ini PT Indosat setidaknya harus membangun jaringan telepon tetap sebanyak 750.000 SST. Sementara PT Telkom pada awalnya mendapat kewajiban untuk menyediakan 1,4 juta SST sampai akhir tahun," ujar dia kepada Bisnis, kemarin.

Belakangan, target pengadaan sambungan telepon tetap oleh PT Telkom direvisi menjadi 1,2 juta SST sesuai dengan permintaan operator tersebut.

Kewajiban pengadaan sambungan telepon tersebut juga diberlakukan berkaitan dengan keluarnya keputusan pemerintah untuk rebalancing tariff sebesar 9% pada tahun ini.

Suryadi mengatakan pengadaan sambungan telepon tetap itu termasuk jenis telepon tetap kabel (fixed wireline) dan telepon fixed wireless access.

Andaikan target penyediaan sambungan telepon tidak tercapai, maka BRTI akan meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi ulang sistem duopoli dalam penyelenggaraan layanan telepon di Indonesia.

"Kalau target pengadaan sambungan telepon tetap pada tahun ini tidak tercapai, kita akan mencari jalan keluar yang lain. Misalnya dengan memberikan lisensi penyelenggaraan telepon tetap kepada investor baru."

Andaikan dengan cara itu target pembangunan jaringan telepon tetap masih belum tercapai, kemungkinan investor asing akan diberikan kesempatan, lanjut dia.

Sampai dengan akhir tahun ini, PT Telkom menyanggupi untuk membangun 1,2 juta SST, termasuk untuk melayani daftar tunggu sambungan telepon fixed wireline yang mencapai 750.000 SST.

Sementara PT Indosat menyiapkan untuk tahap awal menyiapkan jaringan sebesar 700.000 sambungan. Layanan tersebut disiapkan di dua area, yaitu di Jabotabek serta di area Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Malang.

Angka itu diluar rencana pembangunan jaringan FWA Star One yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan penyediaan sambungan telepon kabel i-Phone.

Tidak ekonomis

Suryadi mengakui untuk saat ini minat investor untuk mengembangkan jaringan telepon fixed wireline memang sudah tidak ekonomis lagi.

"Biaya investasi yang diperlukan untuk membangun jaringan fixed wireline saat ini bisa mencapai US$1.000 per sambungan. Sementara untuk membangun jaringan fixed wireless berbasis CDMA hanya US$100 per sambungan," ujar dia.

Menurut dia, karena keputusan investasi pada industri telekomunikasi masih menganut prinsip cost based, maka pembangunan jaringan fixed wireline memang menjadi kurang menarik bagi investor.

"Dengan struktur tarif seperti yang berlaku saat ini, maka investor menjadi kesulitan mencapai break event point (BEP) dalam mengembangkan jaringan fixed wireline."

Namun diakuinya bahwa kondisi tersebut sangat merugikan Indonesia karena pertumbuhan tingkat teledensitas menjadi sulit dicapai.

"Kecuali kalau biaya pembangunan jaringan telepon kabel yang baru bisa diatas perhitungan cost based."

Ketika ditanya apakah akan dilakukan lagi perubahan tarif telepon untuk merangsang pembangunan jaringan telepon fixed wireline, dia mengatakan hal itu merupakan salah satu alternatif yang perlu dipelajari lebih lanjut. "Pasti akan ada kajian untuk mengatasi solusi tersebut." (trd)


[back]